Bandar Lampung – “Pembangunan Lampung ke depan harus mampu dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tumbuh secara angka, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan, membuka peluang kerja, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.”

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Dr. Anang Risgiyanto, S.K.M., M.Kes., dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/4/2026).

Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa RKPD Tahun 2027 merupakan momentum strategis sebagai tahap awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 sekaligus tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam mewujudkan visi Lampung Maju menuju Indonesia Emas 2045. RKPD 2027 diarahkan sebagai fase penguatan fondasi transformasi pembangunan yang akan menentukan arah dan kualitas pembangunan daerah ke depan.

Ia menjelaskan bahwa proses penyusunan RKPD 2027 telah dimulai sejak Desember 2025 melalui pembentukan tim penyusun, dilanjutkan dengan pelaksanaan kick-off pada Januari 2026, Forum Konsultasi Publik pada Februari, serta pengawalan Musrenbang kabupaten/kota yang telah selesai dilaksanakan pada 31 Maret 2026. Musrenbang RKPD tingkat provinsi menjadi tahapan penting untuk menyepakati prioritas pembangunan, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan Musrenbang RKPD 2027 ini dihadiri oleh berbagai unsur strategis, mulai dari perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, pimpinan dan anggota DPRD, kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, akademisi, dunia usaha, hingga unsur masyarakat. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan yang partisipatif dan inklusif.

Dalam paparannya, Kepala Bappeda juga menyampaikan bahwa kinerja pembangunan Provinsi Lampung pada tahun 2025 menunjukkan capaian yang positif. Pertumbuhan ekonomi Lampung tercatat sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan regional Sumatera. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,66 persen, inflasi terkendali pada level 1,25 persen, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,98 dengan kategori tinggi. Tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 4,21 persen dan ketimpangan pendapatan menunjukkan perbaikan dengan Gini Rasio sebesar 0,287. Selain itu, produksi padi meningkat signifikan menjadi 3,25 juta ton dan realisasi investasi mencapai Rp15,19 triliun.

Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Provinsi Lampung untuk memasuki fase akselerasi pembangunan. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Lampung juga menyadari masih adanya berbagai tantangan pembangunan yang perlu diatasi secara sistematis, mulai dari belum optimalnya kontribusi sektor industri dan hilirisasi pertanian, masih tingginya angka kemiskinan terutama di wilayah perdesaan, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, hingga keterbatasan kapasitas fiskal daerah.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri Berbasis Potensi Daerah.” Tema ini dijabarkan ke dalam tujuh prioritas pembangunan daerah yang mencakup penguatan ekonomi inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penurunan prevalensi stunting, pembangunan rendah karbon, reformasi tata kelola pemerintahan, serta penguatan ketahanan sosial budaya.

Secara makro, pembangunan tahun 2027 ditargetkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 6 persen, menurunkan tingkat kemiskinan menjadi kisaran 7,79 hingga 8,79 persen, serta menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,4 hingga 3,85 persen. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada penguatan struktur ekonomi daerah melalui pengembangan koridor wilayah strategis serta penguatan ekosistem ekonomi berbasis desa.

Lebih lanjut, Kepala Bappeda menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Musrenbang RKPD menjadi ruang penting untuk menghimpun masukan, memperkuat rasa memiliki, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus mengawal proses penyusunan hingga penetapan RKPD 2027 secara tepat waktu dan berkualitas, serta memastikan setiap program dan kegiatan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan seluruh pihak, Lampung optimistis mampu mempercepat transformasi pembangunan menuju daerah yang maju, inklusif, dan berdaya saing dalam menyongsong Indonesia Emas 2045