Bandar Lampung – “Lampung tidak akan maju jika kekuatan utamanya, yaitu sektor pertanian, tidak memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat desa. Pembangunan harus berpihak kepada petani dan menggerakkan ekonomi dari desa.”

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (13/04/2026).

Gubernur menegaskan bahwa struktur ekonomi Lampung saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertanian. Dari total sekitar 3,3 juta hektare lahan, lebih dari 1,8 juta hektare dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, dengan kontribusi hampir sepertiga terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah mencapai lebih dari Rp500 triliun. Selain itu, jutaan penduduk Lampung menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Namun demikian, selama ini sistem ekonomi dan rantai pasok dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada petani. Gubernur menjelaskan bahwa harga komoditas seringkali jatuh saat panen, sementara biaya produksi tetap tinggi, sehingga keuntungan petani relatif kecil dan belum mampu meningkatkan kesejahteraan secara signifikan.

“Produksi kita tinggi, tetapi belum memakmurkan petani. Ini yang harus kita perbaiki melalui perubahan sistem dan penguatan hilirisasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti ketimpangan ekonomi antara desa dan kota, di mana sekitar 70 persen penduduk Lampung tinggal di desa, namun perputaran ekonomi lebih banyak terjadi di perkotaan. Kondisi ini berdampak pada tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta mendorong migrasi tenaga kerja dari desa ke kota.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung mendorong transformasi ekonomi berbasis desa melalui penguatan hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan nilai tambah produk pertanian, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Salah satu program unggulan yang terus dikembangkan adalah “Program Desaku Maju”, yang menjadi instrumen dalam mendorong kemandirian desa melalui peningkatan produksi, penguatan kapasitas SDM, serta pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal. Program ini juga didukung dengan penyediaan sarana seperti dryer, penguatan BUMDes, serta pelatihan vokasi bagi masyarakat desa.

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah. Selama ini, sebagian besar hasil pertanian Lampung masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai ekonomi yang seharusnya dinikmati daerah justru berpindah ke luar.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan pengembangan kawasan industri di sejumlah wilayah strategis, seperti Katibung dan Rejosari, yang diharapkan mampu menjadi pusat hilirisasi komoditas pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru.

Di sisi lain, Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan pembangunan. Berbagai program pelatihan vokasi, penguatan pendidikan, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja terus didorong, termasuk kerja sama penempatan tenaga kerja ke luar negeri sebagai solusi jangka pendek dalam menyerap angkatan kerja produktif.

Pemerintah Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru. Dengan potensi kunjungan wisatawan yang terus meningkat, sektor ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan sumber pembiayaan pembangunan.

“Lampung hanya akan maju jika kita bersatu, bergerak bersama, dan bekerja dengan arah yang sama,” ujarnya.


Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh kepala daerah, perangkat daerah, serta pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan