Bandar Lampung – Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan terus diperkuat melalui perencanaan pembangunan yang terarah dan berbasis kebutuhan daerah. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Perencanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2027 yang berlangsung di Ballroom Emersia Hotel, Bandar Lampung, pada 11–13 Mei 2026. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Dr. Anang Risgiyanto, S.K.M., M.Kes., sebagai narasumber.

Kegiatan yang diselenggarakan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pembangunan pendidikan tersebut menjadi momentum penting dalam menyelaraskan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Penyelarasan ini diperlukan untuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif, terukur, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Dalam paparannya, Kepala Bappeda Provinsi Lampung menekankan bahwa kualitas pendidikan yang baik harus didukung oleh perencanaan yang matang dan berbasis data. Menurutnya, perencanaan pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada pemenuhan target administratif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta tantangan pembangunan sumber daya manusia di masa depan.

Melalui forum tersebut, Bappeda Provinsi Lampung turut mendorong penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan pendidikan berbasis data sebagai landasan pengambilan kebijakan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan.

Selain itu, kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota dalam merumuskan langkah-langkah percepatan pemenuhan SPM Pendidikan. Kolaborasi yang terbangun diharapkan mampu menciptakan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pendidikan di lapangan.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui BPMP Lampung, Bappeda, BPKAD, Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, serta Bappeda dan Dinas Pendidikan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Kehadiran seluruh unsur tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam mewujudkan layanan pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar forum koordinasi, pendampingan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat kapasitas daerah untuk merencanakan pembangunan pendidikan secara lebih terukur dan berbasis kebutuhan. Dengan demikian, setiap kebijakan dan alokasi anggaran yang disusun dapat lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat langsung bagi peserta didik dan masyarakat.

Bappeda Provinsi Lampung meyakini bahwa peningkatan kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan daya saing daerah di masa mendatang. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota perlu terus diperkuat agar pembangunan pendidikan berjalan selaras dan berkelanjutan.

Melalui kolaborasi yang solid serta perencanaan yang berkualitas, Provinsi Lampung diharapkan mampu terus meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai bagian dari kontribusi nyata menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Sebab, pendidikan yang unggul selalu berawal dari perencanaan yang kuat, penganggaran yang tepat, dan komitmen bersama untuk menghadirkan layanan pendidikan terbaik bagi seluruh masyarakat.