Bandar Lampung – Bappeda Provinsi Lampung menggelar rapat pembahasan integrasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Provinsi Lampung ke dalam aplikasi Lampung-In pada Selasa (23/9/2025) di Ruang Rapat Command Center Bappeda Provinsi Lampung.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Kepala UPTD Pusdatin Bangda Bappeda Provinsi Lampung, Nofirdon Muchtar dengan mengundang perwakilan Inspektorat Provinsi Lampung, Diskominfotik, Biro Hukum Setda dan perwakilan DPRD Provinsi Lampung. Forum ini diselenggarakan dalam rangka mendukung penguatan pelayanan publik melalui pemanfaatan Lampung-In sebagai platform layanan digital terpadu Pemerintah Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan tersebut, Bappeda Provinsi Lampung menegaskan peran koordinatifnya sebagai fasilitator integrasi data lintas instansi, sehingga Lampung-In tidak hanya menjadi sarana pelaporan masyarakat, tetapi juga pusat informasi hukum yang transparan dan mudah diakses. Integrasi JDIH ke dalam Lampung-In diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan, meningkatkan keterbukaan informasi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Selain membahas aspek teknis integrasi, forum ini juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam memastikan layanan digital berjalan optimal. Saat ini JDIH Sekretariat DPRD Provinsi Lampung terus melakukan penyempurnaan database dan penguatan tata kelola informasi hukum berbasis digital untuk mempertahankan prestasinya sebagai DIH Terbaik 1 Tahun 2024 Kategori DPRD E-Report dan sinkronisasi. Perluasan akses JDIH melalui integrasi ke Platform Lampung-In ini diharapkan akan membuat masyarakat lebih mudah mengakses berbagai regulasi, produk hukum daerah, serta dokumen pendukung pembangunan yang relevan dengan kepentingan publik.

Bappeda Provinsi Lampung memandang bahwa langkah ini menjadi bagian penting dalam transformasi digital daerah, sekaligus wujud nyata komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam menghadirkan pelayanan publik yang adaptif, transparan, dan akuntabel.