Bandar Lampung – Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Dr. Anang Risgiyanto, S.K.M., M.Kes., bersama jajaran menerima kunjungan kerja Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Muhyidin dan jajaran pada Kamis, (23/10/2025) di Ruang Command Centre Bappeda Provinsi Lampung. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya koordinatif lintas sektor dalam mendorong peningkatan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

Sebagai lembaga perencana pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Lampung berperan aktif dalam mengoordinasikan strategi perlindungan pekerja, baik formal maupun informal, melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi multisektor. Dalam kunjungan tersebut, dibahas pentingnya peran gubernur dalam mendukung keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan, termasuk Paritrana Award yang menjadi tolok ukur kinerja provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Paritrana Award sendiri sudah dimulai sejak tahun 2017 dan merupakan penghargaan tahunan dari pemerintah yang diinisiasi Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan, didukung Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri. Pemberian Paritrana Award merupakan apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha untuk mendorong terwujudnya cakupan keseluruhan (universal coverage) perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu indikator dalam penilaian Paritrana Award adalah tingginya kepedulian dan partisipasi aktif stakeholer dalam mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam pemaparan yang disampaikan, Provinsi Lampung tercatat memiliki 2,3 juta pekerja, dengan sekitar 700 ribu di antaranya telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Capaian ini menunjukkan tren peningkatan kepesertaan, namun juga masih menyisakan tantangan, khususnya dalam menjangkau pekerja di sektor informal yang jumlahnya mendominasi hingga 60%.

Bappeda Provinsi Lampung mendorong pendekatan yang lebih inklusif, salah satunya melalui inisiatif pembinaan peserta di tingkat desa, dengan target setiap desa mampu membina setidaknya 100 peserta yang belum mampu. Selain itu, kemudahan akses ke fasilitas kesehatan (faskes) serta integrasi data antara BPJS dan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi poin penting yang perlu dikembangkan ke depan.

Peningkatan kepatuhan peserta dan pembenahan terhadap sekitar 100 akun yang tidak aktif juga menjadi perhatian. Dalam hal ini, koordinasi antara BPJS dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dinilai krusial untuk memperluas cakupan program secara menyeluruh.

Melalui forum ini, Bappeda Provinsi Lampung menyambut baik gagasan simulasi kebijakan dan penguatan basis data yang dibutuhkan untuk identifikasi sasaran prioritas. Pendekatan ini diyakini akan mendukung peningkatan kesadaran dan keikutsertaan masyarakat terhadap pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.