Bandar Lampung – “Pembangunan inklusif berkelanjutan sulit berhasil jika hanya mengandalkan pemerintah, dibutuhkan suara masyarakat, kepedulian komunitas, dan kolaborasi semua pihak.” Pernyataan ini mengemuka dalam kegiatan Sinergitas Kemitraan Multi Pihak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 yang diselenggarakan pada Selasa, (4/11/2025) di Hotel Santika Premiere, Bandar Lampung. Dalam acara ini, Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung, Anshori Djausal menekankan pentingnya menghidupkan nilai lokal Sakai Sambayan sebagai kekuatan sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, falsafah hidup masyarakat Lampung yang bermakna tolong menolong dan memberi tanpa pamrih yang merupakan bagian dari Piil Pesenggiri ini mampu memperkuat semangat gotong royong lintas sektor. Ia menyebutkan bahwa Sakai Sambayan bukan sekadar falsafah budaya, melainkan bisa menjadi gerakan sosial nyata yang melibatkan masyarakat secara aktif tanpa menunggu koordinasi formal. Dalam konteks transformasi sosial menuju visi Indonesia Emas 2045, nilai ini diyakini mampu memperkuat harmoni, keamanan sosial, serta mencegah konflik kemasyarakatan melalui pendekatan budaya. Budayawan Lampung ini juga menegaskan bahwa kearifan lokal seperti Sakai Sambayan adalah modal sosial budaya yang masih relevan untuk menjawab tantangan pembangunan yang iklusif dan berkelanjutan di era modern.

Acara Sinergitas Kemitraan Multi Pihak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 ini dibuka oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pembangunan Manusia dan Masyarakat (Kabid P3M), Aziz Satrya Jaya, S.E., M.Si., yang mewakili Kepala Bappeda Provinsi Lampung. Kegiatan ini menjadi titik temu strategis antara unsur pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, media, dan lembaga filantropi untuk menghimpun kerjasama seluruh sektor dalam pembangunan berkelanjutan. Forum ini menegaskan peran Bappeda sebagai motor penggerak koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan SDGs di Lampung, sekaligus memperkuat kepemimpinan daerah dalam mencapai 17 tujuan pembangunan berkelanjutan secara inklusif.

Dalam laporannya, Kabid P3M Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pelaksanaan TPB/SDGs Lampung hingga tahun 2023 menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Sebanyak 140 dari 222 indikator telah tercapai, setara 63 persen dari total target. Meski demikian, masih terdapat 82 indikator yang memerlukan perhatian khusus dan peningkatan melalui penguatan kelembagaan serta perluasan kolaborasi lintas sektor. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) sendiri merupakan agenda pembangunan global yang bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, serta melindungi lingkungan.

Pada periode 2025–2029, Pemerintah Provinsi Lampung akan mengarahkan pelaksanaan SDGs ke arah pembangunan yang lebih berdaya, tangguh, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Prinsip-prinsip utama seperti No One Left Behind, Universality, Integration, dan Inclusiveness dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs, yang juga diintegrasikan dalam RPJMD dan perencanaan sektoral lainnya.

Salah satu sorotan penting dalam forum ini adalah pengakuan terhadap peran strategis Non-State Actors (NSA), termasuk LSM, komunitas, akademisi, dan sektor swasta. Melalui penyusunan Matriks III RAD SDGs, Pemprov Lampung secara terbuka memberi ruang partisipasi bagi lebih dari seratus lembaga nonpemerintah yang diundang dalam forum ini. Mereka antara lain YKWS, JATAM, DAMAR, Forum CSR, Krakakoa, hingga perwakilan dari dunia akademik seperti SDGs Center UBL dan media lokal seperti LampungGeh. Pelibatan aktor-aktor ini tidak hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra sejajar yang turut menyumbangkan data lapangan, praktik baik, dan strategi berbasis kebutuhan komunitas.

Direktur SDGs Center Universitas Bandar Lampung, Fritz Akhmad Nuzir, yang menjadi salah satu mitra utama dalam pelaksanaan program GIZ SDGs-SSTC Phase II di Provinsi Lampung, memaparkan inisiatif konkret pengembangan kawasan percontohan di lima wilayah, yaitu Pesawahan, Rejomulyo, Hadimulyo Barat, Pringsewu Timur, dan Pringsewu Barat. Meski masing-masing kawasan menghadapi tantangan kompleks seperti sanitasi buruk, banjir, dan keterbatasan akses air bersih, namun inisiatif komunitas lokal dalam pengelolaan UMKM, penghijauan, serta pengembangan wisata waterfront menunjukkan potensi besar untuk replikasi model pembangunan partisipatif.

Komunitas dan organisasi sipil lain yang terlibat secara langsung dalam program ini juga menyampaikan bahwa mereka siap menyumbangkan data berbasis komunitas, mendampingi warga di tingkat akar rumput, serta menjadi penghubung antara realitas di lapangan dengan kebijakan pemerintah. Forum yang bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH ini juga mendorong terbentuknya kolaborasi kelembagaan secara formal yang tidak hanya seremonial, tetapi dilengkapi dengan mekanisme kerja, SOP partisipasi, dan platform data bersama yang terbuka dan inklusif, seperti Lampung SDGs Space. Thas Saralah, M&E Specialist dari GIZ mendorong NSA untuk berkolaborasi dengan Pemprov Lampung dalam mengisi Matrik SDGs Dashboard di Lampung SDGs Space. Dalam paparannya, GIZ M&E Specialist ini menjelaskan teknis pengisian matrik yang tidak hanya menetapkan nilai-nilai dasar, tetapi juga mengidentifikasi ruang lingkup peran NSAs dalam menciptakan dampak yang terukur dan signifikan. Matriks 3 yang merupakan bagian dari RAD TPB/SDGs ini memuat stretegi, rencana aksi, indikator kinerja, sasaran, perkiraan pendanaan dan lembaga pelaksana yang mendukung SDGs.

Prinsip kolaborasi SDGs yang dibangun di Lampung turut diupayakan untuk sejalan dengan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang diarusutamakan dalam setiap tahapan perencanaan hingga evaluasi. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menunjukkan bagaimana NSA telah berkontribusi nyata dalam penguatan kapasitas masyarakat, pendidikan lingkungan, hingga advokasi isu hak dasar seperti air bersih dan pemberdayaan ekonomi. Dengan semangat sakai sambayan yang kuat, forum ini menjadi momentum untuk menyatukan arah dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Lampung sebagai provinsi yang beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan. “Dengan adanya sinergi ini, berbagai inisiatif lokal yang telah dijalankan oleh masyarakat dan lembaga non-pemerintah dapat diakui, diperkuat, dan diperluas dampaknya. Karena pembangunan yang sejati bukan hanya hasil dari kebijakan, tetapi juga dari partisipasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa.” tegas Kabid P3M Bappeda Provinsi Lampung yang menutup laporannya dengan ajakan untuk terus memperkuat sinergi dan aksi nyata dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Bumi Ruwa Jurai.